*Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Puskesmas Pematang Raya Sebesar Rp. 2,3 M Dipertanyakan, Diduga Ada Permainan Anggaran*

Motivindonews.com, Simalungun. - Biaya perjalanan dinas dalam kota Puskesmas Pematang Raya yang mencapai sebesar Rp. 2,3 miliar tengah menjadi sorotan publik dan memicu berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan transparansi alokasinya. Dugaan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran ini mencuat, mengingat tingginya angka yang dialokasikan untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan dengan biaya lebih rasional. Banyak pihak yang merasa khawatir bahwa dana tersebut tidak digunakan secara optimal, bahkan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Biaya sebesar ini, yang dialokasikan untuk penyediaan layanan kesehatan kepada Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat daerah, menimbulkan pertanyaan mendalam di kalangan masyarakat.

Tidak hanya besarnya angka yang membingungkan, tetapi juga letak geografis antara Puskesmas dan rumah sakit daerah yang hanya berjarak sekitar 2 kilometer. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya tentang kejelasan dan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Apakah biaya ini benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Ataukah ada kepentingan lain yang mungkin membuat alokasi anggaran ini tidak wajar?

Saat awak media ini mengkonfirmasi Kapus Pematang Raya melalui pesan WA, Rabu (30/10/2024), Kepala Puskesmas mengatakan kalau anggaran itu bukan untuk perjalanan dinas, tetapi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Pematang Raya yang berbagai macam kegiatan, balas Kapus Pematang Raya.

Kepala Puskesmas dan Pejabat yang berwenang harusnya memberi klarifikasi dan menjelaskan rincian biaya tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah lokal untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas tentang setiap penggunaan anggaran, terutama di sektor kesehatan yang sangat vital.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran ini akan menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi kesehatan.

Dengan demikian, tidak hanya jumlah uang yang dipertanyakan, tetapi lebih pada upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap fakta-fakta di balik alokasi biaya perjalanan dinas yang terkesan tidak wajar ini. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut, agar tidak terjadi ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap institusi kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus menjadi prioritas guna memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, masyarakat juga berperan aktif dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan dari para pengelola anggaran di Puskesmas Pematang Raya. 

Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, Puskesmas harus dapat menunjukkan integritas dan komitmen terhadap penggunaan dana yang transparan, efisien, dan tepat sasaran. (Jhon Turnip)