Charles Hoskinson: Clarity Act Adalah Ruu Sampah

– Pendiri Cardano Charles Hoskinson melontarkan kritik keras terhadap CLARITY Act, Rancangan Undang-Undang utama Amerika untuk struktur pasar kripto. Ia menyebutnya sebagai ‘horific trash bill’, nan berpotensi mengklasifikasikan nyaris semua aset digital sebagai sekuritas secara default, sekaligus memberi ruang besar untuk ‘mempersenjatai’ patokan dan menekan industri selama bertahun-tahun.

Dalam siaran YouTube pada 3 Maret, Hoskinson mengatakan kritiknya bukan sekedar politis. Ia membedah sistem H.R. 3633 (Digital Asset Market Clarity Act of 2025) dan menyebut rancangan tersebut menciptakan jebakan izin nan justru ideal bagi SEC nan bersikap agresif. Titik serang utamanya adalah kerangka ‘security by default’ untuk aset digital baru.

“Dengan kreasi itu, setiap proyek nan baru lahir, apalagi jika meniru jalur awal Ethereum alias XRP, bakal otomatis masuk kategori ‘investment contract asset’ dan berada di bawah yuridiksi SEC sejak hari pertama,” ungkap Hoskinson.

Ia menilai jalan untuk ‘lulus’ menjadi digital commodity nan diawasi CFTC terlalu rumit dan mudah dipelintir. Hoskinson menggambarkannya sebagai ladang ranjau birokrasi.

SEC, kata Hoskinson, bisa memanfaatkan kewenangan rulemaking untuk menahan proyek tetap berstatus sekuritas selama mungkin, melalui standar nan susah dibuktikan seperti arti desentralisasi nan kabur alias uji “value attribution” nan subjektif.

“Rancangan ini bisa menjadi senjata, bukan hanya lewat teks undang-undangnya, tetapi lewat langkah patokan turunannya disusun,” ujarnya.

Hoskinson juga memperingatkan akibat strategisnya terhadap inovasi. Meski proyek besar nan sudah mapan seperti Cardano alias XRP mungkin bisa ‘grandfathered’ dan tidak terlalu terdampak, dia menilai proyek-proyek baru justru bakal mendapat sinyal nan jelas, ialah lebih kondusif meluncur di luar Amerika.

Dalam pandangannya, itu berfaedah ekosistem mata uang digital domestik bakal tercekik perlahan, bukan lantaran larangan eskplisit, tetapi lantaran biaya kepatuhan dan ketidakpastian nan dibangun sejak awal.

Baca Juga: BTC di US$ 69.000, Resisten Berikut Jadi Penentu Arah Selanjutnya

Perdebatan ini terjadi ketika CLARITY Act sudah lolos DPR pada 2025, tetapi tersendat di Senat. Disebutkan ada tenggat 1 Maret dari Gedung Putih agar para pemangku kepentingan menyelesaikan perbedaan mereka, namun tidak ada kompromi publik nan muncul setelah tanggal itu lewat.

Menariknya, Hoskinson menilai kebuntuan politik bukan terutama lantaran persoalan struktur nan dia soroti, melainkan lantaran perang lobi mengenai reward stablecoin, rumor nan ditentang perbankan lantaran dikhawatirkan mendorong perpindahan simpanan besar-besaran.

Di sisi lain, sebagian tokoh industri justru tetap mendorong RUU ini. CEO Ripple Brad Garlinghouse disebut terus mendukung CLARITY Act dengan argumen ‘clarity beat chaos’ dan menilai industri tidak boleh menjadi ‘kesempurnaan’ sebagai penghalang kemajuan. Ripple CTO David Schwartz juga mengambil posisi serupa, mengakui dilema namun menegaskan bahwa RUU nan tidak ideal tetap lebih baik daripada tidak ada RUU sama sekali.

Hoskinson menolak logika itu. Ia berdasar bahwa “RUU buruk” bukan sekadar kompromi, melainkan berisiko mengunci ke dalam norma pendekatan paling keras nan selama ini diasosiasikan dengan era mantan Ketua SEC Gary Gensler.

Dalam framing Charles Hoskinson, jika CLARITY Act disahkan dalam corak nan dia kritik, industri bisa mendapat kepastian, tetapi kepastian nan salah arah.

“Kepastian bahwa nyaris semua penemuan baru bakal diperlakukan sebagai sekuritas, dengan SEC memegang tuas utama untuk mengatur ritmenya,” ungkap Hoskinson.