21 jam yang lalu
Telset.id – Google baru saja mengumumkan peluncuran Universal Commerce Protocol (UCP), sebuah standar baru nan dirancang untuk pemasok shopping berbasis kepintaran buatan. Namun, belum lama teknologi ini diperkenalkan, raksasa teknologi tersebut langsung menghadapi sorotan tajam. Sebuah lembaga pengawas ekonomi konsumen menuding bahwa protokol baru ini berpotensi merugikan pengguna melalui praktik penetapan nilai nan manipulatif.
Kekhawatiran ini bermulai dari kajian mendalam terhadap arsip teknis Google nan dianggap membuka celah bagi praktik “surveillance pricing” alias penetapan nilai berbasis pengawasan. Di sisi lain, Google dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai kesalahpahaman mendasar mengenai langkah kerja sistem pemasaran digital mereka. Perdebatan ini memicu obrolan hangat mengenai privasi info dan etika dalam ekosistem agen AI Visa dan platform sejenis di masa depan.
Isu ini mencuat setelah Lindsay Owens, Direktur Eksekutif lembaga ahli filsafat ekonomi konsumen “Groundwork Collaborative”, menyuarakan kekhawatirannya di media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam cuitannya nan telah dilihat nyaris 400.000 kali, Owens memperingatkan bahwa integrasi fitur shopping ke dalam produk AI Google—termasuk mesin pencari dan model Gemini—bisa menjadi berita jelek bagi konsumen.
Owens menyoroti istilah “personalized upselling” alias penjualan tambahan nan dipersonalisasi dalam rencana pengembangan Google. Menurut interpretasinya, fitur ini memungkinkan sistem untuk menganalisis info obrolan pengguna dan memanfaatkannya untuk membebankan biaya nan lebih tinggi. Ia cemas riwayat percakapan pengguna dengan chatbot bakal dijadikan perangkat untuk mengukur seberapa besar kemauan seseorang membeli produk, lampau menyesuaikan harganya secara dinamis.
Kekhawatiran Owens didasarkan pada penelusuran arsip spesifikasi teknis Google nan menyertakan fitur support untuk “upselling”. Dalam pandangannya, pedagang dapat menggunakan fitur ini untuk mendorong peralatan dengan nilai lebih tinggi kepada pemasok shopping AI. Selain itu, dia juga mempertanyakan rencana penyesuaian strategi harga, seperti potongan nilai untuk personil baru alias nilai berbasis loyalitas, nan sempat disinggung oleh CEO Google, Sundar Pichai, dalam aktivitas National Retail Federation.
Google Tegaskan Aturan Ketat Harga Barang
Menanggapi tuduhan serius nan dilontarkan oleh Groundwork Collaborative, Google tidak tinggal diam. Setelah dikonfirmasi oleh media teknologi TechCrunch, Google memberikan sanggahan resmi baik melalui komunikasi langsung maupun pernyataan publik di platform X. Perusahaan menegaskan bahwa interpretasi Owens mengenai protokol tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kebenaran operasional mereka.
Dalam klarifikasinya, Google menekankan adanya patokan “besi” nan tidak boleh dilanggar oleh pedagang. Mereka menyatakan bahwa tuduhan mengenai manipulasi nilai adalah tidak benar. Google secara ketat melarang pedagang menampilkan nilai di platform Google nan lebih tinggi daripada nilai nan tertera di situs web resmi pedagang itu sendiri. Ini adalah sistem perlindungan dasar untuk memastikan konsumen tidak dirugikan saat menggunakan fitur fitur AI Amazon maupun Google.
Lebih lanjut, Google menjelaskan arti “upselling” dalam konteks Protokol AI Shopping mereka. Menurut Google, istilah tersebut tidak merujuk pada praktik meningkatkan nilai secara semena-mena. Sebaliknya, itu adalah metode pemasaran standar di mana pengecer menawarkan opsi tambahan alias produk nan lebih premium (high-end) nan mungkin diminati konsumen. Pada akhirnya, keputusan pembelian tetap sepenuhnya berada di tangan pengguna, tanpa paksaan.
Terkait fitur “penawaran langsung” (direct offers) nan juga dipermasalahkan, Google menjelaskan bahwa ini adalah fitur uji coba. Tujuannya justru menguntungkan konsumen, ialah memungkinkan pedagang memberikan nilai nan lebih rendah melalui potongan nilai unik alias jasa nilai tambah seperti pengiriman gratis. Fitur ini, menurut ahli bicara Google, sama sekali tidak dirancang dan tidak dapat digunakan untuk menggelembungkan nilai barang.
Juru bicara Google juga menambahkan poin krusial bahwa pemasok perdagangan (commerce agent) Google saat ini tidak mempunyai keahlian fungsional untuk menyesuaikan nilai pengecer berasas info pribadi pengguna. Dengan kata lain, sistem tidak dirancang untuk melakukan diskriminasi nilai berbasis profil perseorangan pengguna.
Transparansi Izin dan Potensi Konflik Kepentingan
Selain masalah harga, Owens juga menyoroti aspek teknis lain nan dianggap mencurigakan dalam pengarsipan Google. Ia menemukan petunjuk nan menyarankan agar antarmuka otorisasi pengguna “menyembunyikan kompleksitas ruang lingkup izin”. Bagi Owens, bahasa teknis ini terdengar seperti upaya untuk mengaburkan apa nan sebenarnya disetujui oleh pengguna saat memberikan akses data.
Namun, Google mempunyai penjelasan teknis nan berbeda. Menurut mereka, petunjuk tersebut bukan bermaksud untuk menyembunyikan substansi izin, melainkan untuk menyederhanakan pengalaman pengguna (User Interface/UI). Tujuannya adalah menggabungkan beragam jenis izin operasional—seperti izin mengambil, membuat, memperbarui, menghapus, alias membatalkan pesanan—ke dalam satu persetujuan nan mudah dipahami, sehingga pengguna tidak perlu mengklik “Setuju” berulang kali untuk setiap tindakan teknis kecil.
Meskipun Google menganggap kekhawatiran Owens terhadap protokol spesifik ini berlebihan, argumen inti nan disampaikan Owens tetap memicu perdebatan sah tentang masa depan e-commerce. Ia memperingatkan tentang era “monitored pricing” alias penetapan nilai nan dipantau, di mana pemasok shopping pandai di masa depan mungkin betul-betul mempunyai keahlian untuk memeras konsumen berasas perilaku shopping dan riwayat obrolan mereka.
Kritik ini menyentuh akar masalah dari model upaya perusahaan teknologi besar. Meskipun Google menyatakan produknya saat ini aman, pada dasarnya mereka adalah perusahaan periklanan nan melayani merek dan pedagang. Ada bentrok kepentingan inheren antara melayani pedagang untuk memaksimalkan untung dan melindungi privasi info konsumen. Tahun lalu, pengadilan federal apalagi memutuskan bahwa Google melakukan perilaku anti-persaingan dalam upaya pencariannya, nan menambah skeptisisme publik.
Situasi ini membuka kesempatan bagi pemain baru di industri teknologi. Ketidakpercayaan terhadap raksasa teknologi dapat mendorong konsumen beranjak ke startup nan menawarkan perangkat shopping AI independen. Inovasi di sektor ini sudah mulai terlihat. Misalnya, startup berjulukan Dupe menggunakan bahasa alami untuk membantu pengguna mencari furnitur salinan nan lebih murah, sementara Beni berfokus pada pasar peralatan jejak untuk mode. Bahkan platform sosial seperti TikTok mulai merambah ke ranah ini dengan promo makanan dan shopping nan terintegrasi.
Meskipun banyak orang menantikan kemudahan nan ditawarkan oleh pemasok AI untuk menangani tugas-tugas membosankan seperti shopping alias reservasi, potensi penyalahgunaan info tetap menjadi ancaman nyata. Kasus perdebatan antara Groundwork Collaborative dan Google ini menjadi pengingat awal bahwa seiring teknologi shopping semakin pintar, pengawasan terhadap gimana algoritma menetapkan nilai kudu semakin ketat.
