Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Penyelesaian One Map Policy dan One Spatial Planning Policy untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Motivindonews.com, Jakarta, -08 November 2024 , Dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Talkshow Tata Ruang yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta, baik secara luring maupun daring. Dalam acara yang berlangsung di Aula Prona, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengangkat dua isu penting yang menjadi kunci dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia, yakni _One Map Policy_ dan _One Spatial Planning Policy_.


Menteri Nusron menyampaikan urgensi kedua kebijakan ini untuk mengatasi permasalahan tata ruang yang menghambat pertumbuhan investasi dan pembangunan nasional. Ia menegaskan, tanpa _One Map Policy_, pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), salah satu syarat perizinan usaha, akan terus terhambat. Saat ini, Indonesia baru memiliki 541 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan hanya 278 yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi dan menekankan perlunya akurasi peta 1:5.000 agar bisa menyelesaikan kendala tata ruang secara menyeluruh.


Selain itu, kebijakan _One Spatial Planning Policy_ juga mendapat sorotan. Menteri Nusron menjelaskan bahwa selama ini tata ruang Indonesia terfragmentasi, yang menyebabkan tumpang tindih antara zona makro dan mikro. Gagasan kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan tata ruang Indonesia, memastikan bahwa perencanaan makro lebih terorganisir dan tidak menimbulkan konflik.


Dalam talkshow yang dipandu oleh jurnalis senior Kompas TV, Rosiana Silalahi, sejumlah narasumber juga memberikan wawasan terkait tantangan dan solusi dalam perencanaan tata ruang. Di antaranya, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana, serta pejabat lainnya dari TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


Dengan harapan bisa mengumpulkan masukan penting dari berbagai pihak, acara ini berfokus pada bagaimana membangun kebijakan tata ruang yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga akurat dan berkelanjutan demi kemajuan Indonesia.(cs)

Artikel Terkait