Pro Kontra Usulan KUR 2023 Tanpa Bunga Usaha Mikro

Pada beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick ThohIr menyatakan tentang usulan KUR tanpa kembang bagi upaya mikro.

Pada siaran pers nan digelar pada Senin, 20/03/2023, Erick Thohir mengatakan sudah mengutus dua Wamen untuk membahas usulan ini dengan pihak Bank Indonesia (BI).

Kabarnya, usulan ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi. Selain itu perihal ini juga disambut baik pula oleh Edy Sumiro selaku Sekertaris Jenderal Asosiai UMKM Indonesia.

Namun, Edy berambisi bahwa usulan ini tidak hanya sekedar wacana. Dari wawancara nan di lakukan secara terpisah, Edy mendukung program KUR kembang 0% ini namun mempertanyakan beberapa hal. Terutama tentang tantangan dari segi teknis penyaluran KUR.

Apakah usulan ini bakal betul-betul terealisasi?

Tentunya usulan ini bakal melibatkan beragam pihak mengenai seperti OJK ataupun pengetes kebijakan publik. Bagaimana pro kotra atas usul KUR tanpa kembang ini? Simak infonya sampai akhir!

Tanggapan OJK

Terkait dengan perihal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae angkat bicara. OJK mengaku belum melakukan pembicaraan lebih dalam dengan Menteri BUMN. Terutama soal konsep dasar alias skema KUR tanpa kembang tersebut.

Dian juga menyatakan bahwa perbankan sendiri merupakan lembaga upaya nan perlu mendapatkan keuntungan. Sebab biaya KUR nan di salrkan juga berasal dari biaya masyarakat nan tentunya kudu di bayarkan oleh Bank.

“Jadi biaya masyarakat itu kan kudu dibayar oleh bank, nah kemudian bank baru menyalurkan kepada debitur sehingga memang kudu ada spread keuntungan.

Tetapi jika nan dimaksud adalah subsidi ya itu selama ini juga kita tahu. Misalnya angsuran upaya rakyat nan tetap aktif dilakukan pemerintah ada subsidi dari pemerintah berbeda-beda memang tetapi intinya subsidi,” ungkap Dian.

“Saya terus terang belum bisa menyimak, kelak mungkin kudu ada konsultasi saya dengan pak Erick Thohir untuk bisa menjelaskan mengenai perihal ini.

Karena kan UMKM ini tentu kebanyakan juga diberikan oleh BPR. Begitu juga ada bank BUMN ada bank swasta dan lain sebagiannya nan notabene secara keseluruhannya adalah biaya masyarakat,” tambahnya.

Baca juga, Harapan Pelaku UMKM, KUR Tanpa Bunga Tidak Hanya Wacana!

Tanggapan Pengaman BUMN

Tanggapan lainnya di ungkapkan oleh Herry Gunawan dan Toto Pranoto selaku pengamat BUMN. Pertama, kita telaah dulu pendapat Dari Herry Gunawan.

KUR Bunga 0% Punya Resiko Tinggi

Herry menilai bahwa ada beberapa perihal nan kudu di pertimbangkan, kaitannya dengan skema KUR tanpa kembang ini.

Sebab usulan ini diangap mempunyai resiko nan sangat tinggi dan bisa berpotensi menimbulkan moral hazard. Dalam bagian ekonomi, moral hazard adalah risiko saat suatu pihak tidak menandatangani perjanjian dengan itikad baik.

Herry menjelaskan bahwa ada beberapa resiko nan bisa terjadi.

“Pertama, angsuran bisa dianggap hibah, akhirnya amblas. Kedua, kelak bank bisa ‘mengalihkan’ angsuran bermasalah ke angsuran unik itu agar pencadangannya lebih mini dan performa kreditnya lebih hijau, dan ketiga.

Kreditnya bisa tercecer ke upaya mikro alias mini bimbingan upaya besar nan masuk dalam rantai pasok perusahaan itu akhirnya tidak merata,” ungkap Herry saat di temui 3 Maret 2023 oleh Infobanknews.

Ia menilai bahwa sebenarnya sudah ada program nan mirip dengan skema KUR tanpa kembang nan di jalankan oleh BUMN. Seperti PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).

Dilihat dari sisi efektifitasnya, program ini bakal memicu daya upaya mikro.

Justru Herry menyarankan untuk mengevaluasi program ini. Karena usulnya sama ialah angsuran kembang 0%, hanya saja beda dalam penyalurannya nan melalui BUMN. Sedangkan KUR melalui perbankan.

Baca juga, KUR BRI 2023 Tolak 5 Jenis Usaha Ini! Apa Saja?

KUR Mikro Tanpa Bunga Tidak Mudah

Selain Herry Gunawan, pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto ikut memberikan tanggakan mengenai KUR kembang 0% ini.

Menurutnya, angsuran kembang 0% untuk upaya mikro bukanlah pekerjaan nan mudah. Mengingat Bank BRI dan Mandiri nan untung banknya saja masing-masing Rp 47,83 trilun dan Rp 31,88 triliun berasal dari pendapatan bunga.

“Dari pendapatan kembang nan NIM (Net Interest Margin) 7,4% (Bank BRI), demikian pula Bank Mandiri NIM sekitar 5%. NIM adalah parameter nan mengukur perbedaan lending dan borrowing rate, makin tinggi NIM berfaedah cost of money debitur juga makin mahal,” jelasnya kepada Infobanknews.

Toto juga menjelaskan sebagai Bank terbesar se-Asia Tenggara, DBS Singapore bisa menekan NIMnya di level 2,1 % di tahun 2022 lalu.

“Dengan portofolio sebagian bank besar nan mengandalkan pendapatan kembang tinggi, maka permintaan Menteri BUMN itu hanya bisa efektif kalo berkarakter order nan mandatory. Artinya ada perintah dari pemerintah kepada perbankan untuk terapkan 0% angsuran ke sektor mikro. Kalo himbauan saja menurut saya tidak bakal efektif,” tambahnya.

Penutup

Suatu kebijakan alias usulan kebijakan pasti mendapatkan respon nan berbeda-beda dari beragam pihak. Hal ini tentu merupakan respon nan wajar dan bisa memicu kekreitisan kita sebagai masyarakat untuk turut memikirkan dan merespon lebih bijak.

Nah itulah beberapa pro kontra mengenai usulan KUR tanpa kembang nan di sampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Semoga info ini bisa menambah wawasan kita mengenai upaya dan keuangan.