2 minggu yang lalu
Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi telah menerima 362 masukan dari 33 entitas berbeda mengenai rancangan patokan penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, alias nan dikenal sebagai PP Tunas.
Ratusan masukan ini dikumpulkan melalui proses konsultasi publik nan digelar kementerian untuk memastikan izin teknis nan bakal diterbitkan betul-betul relevan dengan dinamika teknologi saat ini. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa partisipasi ini menjadi parameter krusial dalam penyempurnaan rancangan peraturan menteri (Permen) tersebut.
“Sebanyak 362 masukan dari 33 entitas nan kami terima menunjukkan ruang partisipasi nan terbuka dan komitmen untuk memastikan izin perlindungan anak di ruang digital relevan dengan dinamika teknologi digital,” ujar Alexander di Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan hasil kompilasi nan dilakukan Kemkomdigi, terdapat beberapa poin krusial nan menjadi sorotan utama publik. Substansi nan paling banyak mendapatkan atensi meliputi penilaian risiko, tata kelola layanan, hingga sistem kepatuhan dan pengawasan. Poin-poin ini dinilai vital lantaran berakibat langsung pada operasional Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mulai dari kreasi fitur, tata kelola internal, hingga model upaya nan dijalankan.
Isu Verifikasi Usia dan Sanksi Administratif
Selain aspek tata kelola, rumor pelindungan info pribadi anak menjadi topik nan sangat sensitif dalam konsultasi publik ini. Publik secara spesifik mendorong adanya pengaturan verifikasi usia dan persetujuan orang tua nan ketat. Namun, sistem ini kudu tetap mengedepankan prinsip data minimization, privacy by design, dan keamanan data.
Hal ini ditekankan agar upaya melindungi anak dari dampak negatif digital tidak justru memunculkan akibat baru, seperti pengumpulan info pribadi nan berlebihan (excessive info collection) oleh platform digital.
Dari sisi pengawasan, masyarakat menuntut adanya kepastian proses dan kewenangan nan proporsional dari regulator. Penerapan hukuman diharapkan dilakukan secara bertahap, tidak langsung mematikan industri. Selain itu, sistem penjelasan dan kewenangan untuk mengusulkan keberatan administratif dinilai krusial untuk menjaga akuntabilitas dan rasa keadilan dalam penerapan kebijakan nantinya.
“Kemkomdigi menghargai seluruh masukan nan disampaikan sebagai bagian dari partisipasi berarti dalam pengembangan kebijakan, dan masukan tersebut menjadi bahan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan,” tambah Alexander.
Tahap Harmonisasi Aturan
Saat ini, rancangan peraturan menteri mengenai penyelenggaraan PP Tunas sedang memasuki tahap sinkronisasi dan pengharmonisan peraturan perundang-undangan. Proses ini wajib dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan izin mengenai lainnya sebelum resmi ditetapkan.
Alexander menekankan bahwa tujuan akhir dari proses panjang ini adalah melahirkan izin teknis nan efektif, berbasis risiko, dan memberikan kepastian hukum. Regulasi ini diharapkan bisa menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat, dan bertanggung jawab.
Bagi publik nan mau memandang perincian transparansi proses ini, Kemkomdigi telah menyediakan akses berkas laporan hasil konsultasi publik mengenai rancangan peraturan menteri tentang penerapan PP Tunas nan dapat diakses melalui Google Drive. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam komitmen lindungi anak di ranah digital tanpa menghalang penemuan teknologi.
