4 bulan yang lalu
Telset.id – Angka-angka terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 baru saja dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya? Indeks literasi finansial Indonesia mencapai 66,4%, sementara indeks inklusi finansial meningkat ke 80,51%. Lonjakan signifikan dari 65,43% (literasi) dan 75,02% (inklusi) pada 2024. Tapi benarkah pertumbuhan ini merata di semua lapisan masyarakat? Atau justru menyisakan celah lebar nan menganga?
Di kembali optimisme nomor statistik tersebut, tersembunyi realitas pahit nan jarang terangkat ke permukaan. Data Susenas BPS 2023 mengungkap kebenaran mencengangkan: hanya 24,3% penyandang disabilitas usia ≥ 15 tahun nan mempunyai rekening bank. Akses angsuran apalagi lebih memprihatinkan, sekitar 14,2%, jauh di bawah 20,1% pada rumah tangga non-disabilitas. Meski 75,7% penyandang disabilitas tercakup program agunan kesehatan, kepemilikan produk finansial swasta seperti asuransi perseorangan tetap terkatung-katung di bawah 2%.
Anda mungkin bertanya, di mana letak masalah sebenarnya? Apakah rendahnya nomor literasi finansial menjadi biang keladi? Atau justru sistem finansial kita nan belum ramah terhadap golongan tertentu? Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 ini semestinya menjadi sirine keras bagi semua pemangku kepentingan. Peningkatan nomor inklusi finansial ke 80,51% patut diapresiasi, tapi apakah betul-betul mencerminkan akses nan merata?
Dalam euforia peningkatan indeks inklusi finansial Indonesia, kita sering kali lupa memandang detail-detail mini nan justru menentukan keberhasilan sesungguhnya. Data SNLIK 2025 menunjukkan kemajuan, tapi info Susenas BPS 2023 mengungkap ketimpangan nan tetap lebar. Bayangkan, dari sekitar 22 juta penyandang disabilitas di Indonesia, hanya seperempatnya nan mempunyai rekening bank. Bagaimana mungkin mereka bisa berperan-serta dalam ekonomi digital tanpa perangkat dasar perbankan?
Rendahnya akses angsuran pada level 14,2% untuk penyandang disabilitas dibandingkan 20,1% untuk non-disabilitas mengindikasikan masalah sistemik. Bukan sekadar masalah literasi, tapi mungkin juga bias dalam sistem penilaian kredit, ketidakmampuan mengakses jasa digital, alias halangan bentuk dalam mengunjungi instansi layanan. Fenomena ini mengingatkan kita pada program Rupiah Cepat Dorong Inklusi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas nan baru-baru ini digulirkan.
Literasi vs Inklusi: Dua Sisi Mata Uang nan Berbeda
Peningkatan indeks literasi finansial Indonesia dari 65,43% menjadi 66,4% dalam setahun patut diapresiasi. Namun, pertanyaannya: apakah peningkatan 1% ini cukup signifikan? Dan nan lebih penting, apakah literasi tersebut sudah tepat sasaran? Literasi finansial tanpa diikuti akses nan memadai bagai mempunyai teori mengemudi tanpa mempunyai mobil. Sebaliknya, inklusi finansial tanpa literasi nan memadai bisa berujung pada salah penggunaan produk keuangan.
Fenomena menarik terlihat dari selisih 14,11% antara indeks inklusi finansial (80,51%) dan literasi finansial (66,4%). Gap ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat nan sudah menggunakan jasa finansial tanpa betul-betul memahami produk nan mereka gunakan. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama dalam perihal pengelolaan utang dan investasi. Inisiatif seperti nan dilakukan GoPay Siap Dorong Inklusi Keuangan Pelaku UMKM menunjukkan pentingnya pendekatan holistik.
Peran Fintech dalam Menjembatani Kesenjangan
Di sinilah platform fintech seperti Rupiah Cepat memainkan peran krusial. Dengan komitmen menyalurkan biaya CSR sebesar Rp100 juta dan program literasi finansial bagi penyandang disabilitas, mereka mencoba menjawab tantangan nan terungkap dalam info SNLIK 2025. nan menarik, pendekatan mereka tidak hanya konsentrasi pada aspek komersial, tapi juga membangun ekosistem nan inklusif.
Anna Maria Chosani, Direktur Utama Rupiah Cepat, menegaskan: “Rupiah Cepat percaya bahwa literasi finansial adalah kewenangan semua kalangan, tanpa terkecuali.” Pernyataan ini relevan dengan temuan SNLIK 2025 nan menunjukkan bahwa meski nomor inklusi finansial Indonesia meningkat, distribusinya belum merata. Program serupa juga terlihat dalam inisiatif LinkAja Ingin Tingkatkan Inklusi Keuangan nan baru saja diluncurkan.
Kolaborasi multipihak menjadi kunci. Seperti diungkapkan Yasmine Meylia, Direktur Eksekutif AFPI, sinergi antara platform fintech, asosiasi, regulator, dan organisasi sangat krusial untuk memastikan tidak ada golongan nan tertinggal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat SNLIK 2025 nan mengukur tidak hanya angka, tapi juga kualitas inklusi keuangan.
Data SNLIK 2025 semestinya menjadi peta jalan bagi semua pemangku kepentingan. Peningkatan indeks inklusi finansial ke 80,51% adalah berita baik, tapi pekerjaan rumah kita tetap banyak. Terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ini dinikmati secara merata oleh semua golongan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas nan tetap tertinggal. Literasi finansial nan meningkat menjadi 66,4% kudu diikuti dengan akses nan setara, sehingga tidak ada lagi penduduk negara nan terpinggirkan dalam sistem finansial nasional.
