Binance Diselidiki Senat As Soal Iran, Ini Tanggapan Resminya

– Bursa mata uang digital terbesar di dunia, ialah Binance mengeluarkan tanggapan resmi terhadap penyelidikan Senat Amerika Serikat nan menyoroti potensi pelanggaran hukuman mengenai Iran di platformnya.

Tanggapan tersebut dikirim sebagai jawaban atas surat nan sebelumnya diajukan oleh Senator Richard Blumenthal pada 24 Februari. Surat tersebut muncul setelah laporan media mempertanyakan sistem kepatuhan Binance terhadap patokan hukuman internasional.

Dalam pernyataannya, Binance menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa platformnya mempunyai program kepatuhan dan pengawasan nan ketat.

Surat tanggapan Binance juga dikirim kepada Senator Ron Johnson, nan menjabat sebagai ketua Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi.

Eleanor Hughes, penasihat norma utama Binance, menyatakan bahwa perusahaan secara sukarela memberikan penjelasan kepada Senat untuk menanggapi tuduhan nan sebelumnya dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Menurut Hughes, sejumlah klaim dalam laporan tersebut tidak didukung oleh bukti nan kredibel.

Binance menegaskan bahwa platformnya menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) nan ketat dan melarang pengguna nan tinggal alias berada di Iran untuk mengakses jasa mereka.

Selain itu, verifikasi identitas juga disebut wajib bagi setiap akun pengguna di platform tersebut.

Salah satu klaim nan dipertanyakan dalam laporan media adalah dugaan adanya sekitar 2.000 akun mengenai Iran di Binance. Namun, perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyimpulkan adanya jumlah akun tersebut.

Menurut Binance, nomor tersebut kemungkinan berangkaian dengan upaya mendeteksi pengguna nan mencoba menghindari pembatasan geografiks menggunakan VPN, bukan bukti keberadaan akun resmi dari Iran.

Investigasi Terhadap Dua Entitas Perdagangan

Dalam penyelidikan tersebut, Senat juga menyoroti dua entitas perdagangan kripto, ialah Hexa Whale dan Blessed Trust.

Binance menjelaskan bahwa kedua entitas tersebut memang sempat mempunyai paparan tidak langsung terhadap alamat dompet mata uang digital nan diduga mempunyai hubungan dengan Iran.

Namun menurut perusahaan, tidak ada transaksi langsung antara akun Binance dan entitas nan berbasis di Iran.

Kasus ini pertama kali menarik perhatian abdi negara penegak norma pada April 2025, ketika otoritas menghubungi Binance mengenai transaksi nan melibatkan beberapa alamat dompet eksternal nan diduga berangkaian dengan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Google Ungkap Exploit Baru iPhone nan Bisa Curi Seed Phrase Kripto

Setelah menerima info dari otoritas, Binance melakukan investigasi internal nan lebih luas. Tim penyelidik kemudian memeriksa aktivitas akun serta riwayat transaksi terkait. Binance juga memberikan info pengguna dan catatan KYC kepada abdi negara penegak hukum.

Sebagai hasil dari penyelidikan tersebut, Binance akhirnya menghapus entitas Hexa Whale dari platform pada 13 Agustus 2025.

Investigasi lain nan dilakukan pada musim panas 2025 juga melibatkan beberapa alamat dompet tambahan.

Setelah kajian lebih lanjut mengenai sumber dana, Binance kemudian menghapus entitas Blessed Trust dari platform pada Januari 2026.

Binance Klaim Perkuat Sistem Kepatuhan

Dalam surat tersebut, Binance juga menjelaskan langkah-langkah nan telah diambil untuk memperkuat sistem kepatuhan mereka.

Perusahaan menyatakan telah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam prasarana kepatuhan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, bagian kepatuhan Binance disebut mempunyai lebih dari 1.500 tenaga kerja di seluruh dunia, nan konsentrasi pada:

• penegakan hukuman internasional
• investigasi kejahatan finansial
• pengawasan pendanaan terorisme

Selain itu, Binance menggunakan lebih dari 25 perangkat pemantauan untuk mendukung proses verifikasi dan pengawasan aktivitas pengguna.

Binance juga menyatakan bahwa sepanjang 2025 saja, mereka telah memproses lebih dari 71.000 permintaan dari abdi negara penegak hukum.

Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan juga menyatakan telah membantu pihak berkuasa menyita lebih dari US$ 752 juta aset mengenai aktivitas ilegal.

Data internal perusahaan juga menunjukkan bahwa paparan terhadap dompet mata uang digital terlarangan menurun secara signifikan, dari sekitar 0,284 persen dari volume perdagangan pada Januari 2024 menjadi hanya 0,009 persen pada Juli 2025.

Binance juga menanggapi laporan mengenai beberapa tenaga kerja kepatuhan nan baru-baru ini meninggalkan perusahaan. Perusahaan membantah bahwa perihal tersebut mengenai dengan meningkatnya masalah kepatuhan.

Menurut Binance, salah satu pemecatan terjadi lantaran seorang tenaga kerja membagikan info pengguna secara internal tanpa izin, nan melanggar kebijakan privasi perusahaan.