1 bulan yang lalu
Telset.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, menegaskan pentingnya teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) sebagai instrumen strategis negara dalam merumuskan kebijakan publik. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah dapat mengambil keputusan nan lebih presisi, adaptif, dan berbasis info riil di tengah ekosistem digital nan bergerak cepat.
Dalam aktivitas Governance Agentic AI nan berjalan di Jakarta Pusat, Rabu (28/1), Ismail menyoroti ketimpangan info nan dialami pemerintah dibandingkan sektor swasta. Ia mengungkapkan bahwa penguasaan teknologi Agentic AI menjadi kunci agar negara bisa membaca pola hidup digital masyarakat secara akurat, sehingga kebijakan nan lahir tidak lagi meleset dari sasaran.
Mengatasi “Blind Spot” Data Pemerintah
Ismail memaparkan realitas ironis di mana seluruh aktivitas masyarakat modern—mulai dari percakapan di aplikasi pesan, pencarian info di mesin pencari, hubungan di media sosial, hingga transaksi di marketplace—terekam dengan sangat rinci oleh platform digital. Namun, pemerintah justru tidak mempunyai akses alias keahlian nan memadai untuk membaca sumber info raksasa tersebut secara utuh.
Ketidakmampuan membaca info ini berakibat langsung pada kualitas kebijakan publik. Ismail mencontohkan sektor pariwisata dan transportasi sebagai bagian nan sering kali kebijakannya tidak tepat sasaran lantaran kurangnya pemahaman terhadap pola pergerakan dan preferensi masyarakat nan sebenarnya sudah terekam secara digital.
Poin krusial nan ditekankan Ismail bukanlah soal kepemilikan info secara sepihak. Isu utamanya adalah aksesibilitas dan keahlian negara untuk membaca pola tersebut secara agregat (kumpulan data) demi kepentingan publik. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendapatkan insight mendalam tanpa kudu melanggar privasi perseorangan alias menabrak prinsip norma nan berlaku, termasuk undang-undang perlindungan info pribadi.
Kedaulatan Digital dan Peluang Ekonomi
Selain kegunaan tata kelola pemerintahan, mengambil Agentic AI juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Ismail mengingatkan ancaman jika Indonesia hanya memposisikan diri sebagai konsumen teknologi nan sekadar mengangkat solusi “barang jadi” dari luar negeri. Sikap pasif ini bakal menempatkan Indonesia terus-menerus di lapisan terbawah rantai nilai ekonomi digital global.
Banyak solusi kepintaran buatan dunia memerlukan penyesuaian spesifik dengan konteks lokal Indonesia, baik dari segi budaya, geografis, maupun perilaku ekonomi. Celah inilah nan menurut Ismail kudu diisi oleh talenta digital dalam negeri. Pemanfaatan teknologi ini membuka kesempatan bagi anak bangsa untuk mengembangkan solusi nan relevan dengan kebutuhan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja berbobot tambah tinggi.
Hal ini sejalan dengan tren dunia di mana teknologi pandai mulai diimplementasikan di beragam bidang, termasuk sektor keuangan dan jasa publik lainnya, untuk meningkatkan efisiensi dan kecermatan layanan.
Etika dan Batasan nan Jelas
Meski potensi manfaatnya sangat besar, Kemkomdigi menyadari akibat nan menyertai teknologi otonom ini. Ismail menekankan perlunya kerangka etika dan batas nan jelas sejak tahap awal implementasi. Hal ini krusial untuk memastikan pemanfaatan Agentic AI melangkah secara bertanggung jawab dan meminimalkan akibat penyalahgunaan.
Penerapan tata kelola nan ketat diperlukan agar teknologi ini betul-betul berfaedah sebagai perangkat bantu pengambil keputusan, bukan justru menciptakan masalah baru dalam ranah privasi alias bias algoritma. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah mengambil teknologi ini tetap berada dalam koridor norma dan etika nan berlaku.
